header0
Knowledge Resources | Strategic Solutions
EDITORIAL4

Gejala Pembusukan Politik

  • Written by AK
  • Published in Editorial

PEMBUSUKAN politik (political decay) merupakan persoalan kompleks bernuansa patologis dalam dinamika kehidupan bernegara akibat merapuhnya institusi-institusi demokrasi oleh banalitas politikus. Secara prinsip, institusi-institusi demokrasi merupakan fundamen dasar bagi tegaknya kemaslahatan sosial dan kebajikan hidup umat manusia. Bila political decay dapat dicegah, maka institusi-institusi demokrasi dalam spektrum negara niscaya berada dalam derajat kebajikan jauh lebih superlatif berhadapan dengan segala bentuk disorder dalam spektrum kehidupan masyarakat. 

Realitas sosial yang centang-perenang dan krisis moral di ruang publik adalah penyebab paling menentukan timbulnya pembusukan politik. Tatkala institusi-institusi demokrasi gagal mengatasi dua hal tersebut, otomatis berlangsung hitungan mundur bagi tercetusnya pembusukan politik dalam skala yang sungguh mengejutkan.

Fakta yang terkuak di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta (Rabu, 13 April 2016) mengonfirmasikan bahwa seluruh anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014 menerima suap. Gubernur Gatot Pujo Nugroho memberi uang suap sebesar Rp 50 miliar demi memuluskan pengesahan APBD 2014 Provinsi Sumatera Utara. Uang suap itu diistilahkan sebagai “uang ketok”, disebar secara bertahap kepada jajaran pimpinnan dan anggota DPRD Sumatera Utara. Itulah potret riil perapuhan institusi demokrasi yang bermuara pada timbulnya pembusukan politik. Pada titik ini, eksistensi DPRD menyerupai gerombolan preman yang terpilin keras amoralitas kekuasaan.

Sampai kapan pun, pengelolaan negara dan pemerintahan rentan terbelit pembusukan politik.  Jika pada sebuah ruang waktu tertentu bersifat potensial, pada ruang waktu yang lain ia justru tampak aktual. Tantangan demokrasi yang tak kunjung habis sejak dulu hingga kini adalah pembusukan politik yang terus-menerus berada di “depan pintu.” Pertanyaannya, mampukah sebuah negara bisa diselamatkan dari bencana political decay?Tiga persoalan di bawah ini penting untuk disimak, karena merupakan penyebab pokok timbulnya pembusukan politik.

Pertama, hubungan negara dan masyarakat mengingkari hakikat relasi dua format pengorganisasian kehidupan (life systems). Seperti halnya negara, masyarakat terbentuk melalui upaya-upaya sengaja pengorganisasian, sehingga masuk akal manakala kesamaan karakter antara negara dan masyarakat terkait erat dengan aspek pengorganisasian. Esensi kesetaraan negara dan masyarakat justru berada dalam perspektif pengorganisasian. Ketika distorsi pengelolaan organisasi mewarnai kehidupan masyarakat–dengan tuna moralitas dan social disorder sebagai penanda utamanya–maka negara berada dalam posisi superlatif di hadapan masyarakat. Political decay terjadi justru tatkala negara sendiri dilanda chaos moralitas dan disorder kepentingan.

Kedua, karakter aktor-aktor pengelola negara turut menentukan munculnya pembusukan politik. Secara substansial, negara adalah “panggung repertoar” kebajikan hidup para negarawan. Masalahnya, tidak setiap aktor pengelola negara berwatak negarawan. Apa yang dalam kajian ekonomi-politik dieksplisitkan melalui istilah free riders tak lain dan tak bukan adalah aktor-aktor pengelola negara berwatak bandit. Melalui aktor berwatak bandit itulah negara dikelola secara korup, bahkan sengaja diperlakukan sebagai ajang perluasan laku korupsi.

Ketiga, punahnya kebajikan demokrasi berdampak buruk pada munculnya pembusukan politik.  Kebajikan dalam konteks demokrasi adalah pengutamaan hajat hidup rakyat banyak serta menjawab amanat penderitaan rakyat. Politikus yang terlibat aktif pengelolaan negara adalah himpunan manusia yang sepenuhnya berkhidmat pada pelayanan publik. Hayat dan karya politikus bukan dimaksudkan untuk meraih keagungan diri sendiri pada aras egoisme subjektif, tetapi glorifikasi kecintaan secara hakiki terhadap kehidupan rakyat. Pengingkaran terhadap prinsip dasar itu hanya melahirkan pembusukan politik yang tiada tara.

Suap “berjamaah” pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2009–2014 menunjukkan terjadinya pergeseran gejala pembusukan politik dari yang sebelumnya berada pada tahap potensial lantas benar-benar menjadi aktual. Chaos moralitas dan disorder kepentingan pada kelembagaan DPRD Provinsi Sumatera Utara justru merupakan konfirmasi kian lemahnya ideologi negara. Watak bandit yang berkerumuk dalam kesadaran para aktor pengelola negara melucuti kedigdayaan DPRD Provinsi Sumatera Utara: peran agensi politik berubah menjadi makelar politik. Kata kunci atas semua persoalan itu adalah tata kelola kekuasaan yang kering kerontang dari integritas aktor kalangan pengelola negara.

Kasus suap berjamaah yang dijalankan pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2009–2014 “hanyalah” contoh soal tentang proses terjadinya pembusukan politik. Kenyataan hampir serupa muncul sebagai rahasia umum di wilayah-wilayah lain se-Nusantara. Itu sekaligus menunjukkan bahwa pembusukan politik telah sedemikian patologis di Indonesia. Bila hingga kini Indonesia tercatat sebagai negeri yang gagal menegakkan keadilan sosial, maka itulah implikasi buruk political decay. [AK]***

Write a comment...
awesome comments!
More in this category: « Rektor yang Koruptor

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Galeri Editorial