header0
Knowledge Resources | Strategic Solutions
EDITORIAL4

Mental Pecundang Pengendali Parpol

  • Written by AK
  • Published in Editorial

KOMISI II DPR-RI berencana merevisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Dalam Pasal 41 ayat 1 dan 2 UU tersebut termaktub klausul tentang syarat bagi setiap warga negara yang hendak maju di pertarungan pilkada sebagai calon perseorangan atau independen. Pencalonan kepala daerah bagi kandidat independen dipersyaratkan meraih dukungan–dalam bentuk pengumpulan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)–paling sedikit 7,5 persen bagi daerah dengan populasi penduduk mencapai 6-12 juta jiwa, seperti Jakarta. Dua skenario revisi yang dicanangkan Komisi II DPR RI adalah syarat dukungan 10-15 persen dari jumlah penduduk atau 15-20 persen dari jumlah penduduk untuk setiap calon independen. Sontak, rencana revisi UU itu memancing tanggapan kritis di ruang publik. 

Motif politik yang mengendap di Komisi II DPR-RI tersimpul dalam kalimat: memperberat syarat calon independen dalam pilkada serentak 2017. Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edi menjelaskan di Jakarta (Selasa,  15 Maret 2016) ihwal rasionalitas politik yang mendasari rencana untuk memperberat persyaratan bagi calon independen. Syarat yang diberlakukan bagi partai politik dalam kepesertaan pilkada sekarang lebih berat dibanding sebelumnya. Syarat dukungan untuk calon dari parpol naik 5 persen menjadi 20 persen kursi di DPRD, dan atau 25 persen gabungan kursi beberapa parpol di DPRD. Supaya adil, menurut Lukman Edi, syarat dukungan berupa fotokopi KTP untuk calon independen mutlak ditingkatkan jumlahnya.

Sejauh yang terdeteksi hingga kini, urgensi revisi UU No. 8/2015 disuarakan secara asertif di parlemen oleh sebagian legislator dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) dan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP). Isu keadilan yang mereka usung sedemikian rupa diwacanakan berpijak pada objektivitas. Namun, respons publik di luar parlemen justru menengarai rencana revisi UU itu sebagai tipu muslihat belaka. Termaktub dalam opini publik bahwa parpol sangat membenci kehadiran figur tertentu dengan elektabilitas tinggi yang maju ke tengah gelanggang pertarungan pilkada menggunakan jalur independen. Di tengah kegagapan mencetak kader bermutu dengan elektabilitas tinggi, parpol menegasikan makna signifikan jalur independen.

Ketidaksukaan parpol terhadap jalur independen pilkada kini menemukan momentum dari opsi politik Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok. Gubernur DKI Jakarta itu maju ke arena pertarungan Pilkada DKI Jakarta 2017 melalui jalur independen. Sebagian parpol yang gerah melihat realitas itu kemudian memunculkan prakarsa memperberat syarat calon independen dalam Pilkada 2017. Boleh dikata, figur semacam Ahok, pada derajat tertentu menyibak mental pecundang di kalangan pengendali parpol dalam konteks political play Pilkada Jakarta 2017. Sekalipun sebelumnya beberapa calon independen memenangi pilkada di sejumlah daerah, personalitas Ahok beda dari yang lain.

Jauh hari sebelum pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta 2017, strategi dan teknikalitas pemenangan Ahok berpola out-of-the-box thinking. Bukan hanya memilih jalur independen saja, melainkan juga sekaligus mewadahi secara cerdik dukungan penduduk Jakarta. Ancang-ancang menuju perhelatan Pilkada 2017 justru diwarnai oleh kesiap-siagaan Ahok yang secara taktis politis benar-benar menggeliat di luar asumsi linear para pengendali parpol. Dari tengah kancah publik Jakarta, Ahok membentuk komunitas pendukung, dikenal dengan “Teman Ahok”, serta berhasil menyedot partisipasi konstituen politik ibu kota dari beragam latar sosio-kultural. Hingga medio Maret 2016, Teman Ahok sukses menghimpun fotokopi KTP warga DKI Jakarta pendukung Ahok (700.000 lembar), hingga melampaui target sesuai persyaratan (550.000 lembar).

Tak ada kata yang tepat menggambarkan sepak terjang out-of-the-box thinking itu selain sungguh spektakuler! Konsekuensinya, mempertegas mental pecundang para pihak pengendali parpol. Bagaimanapun juga, dialektika politik di Jakarta merupakan “panggung” yang tampak amat mencolok secara dramaturgis bila dibaca atau diteropong dari zona jauh luar Jakarta.  Masyarakat politik dan masyarakat warga di luar Jakarta pasti menyimak dengan takzim suasana panggung politik yang digelar di Jakarta. Pada derajat tertentu, dengan aura out-of-the-box thinking, keberadaan komunitas Teman Ahok menyuguhkan pembelajaran ke seantero Nusantara tentang strategi jitu mengawal kandidat independen menghadapi pertarungan pada ajang pilkada.

Obsesi memperberat syarat calon kepala daerah jalur independenlantas menjadi logis bila dibaca sebagai kecemasan bahkan ketakutan pengendali parpol bermental pecundang menghadapi masa depan kontestasi politik demokratis. Parpol akan bangkrut secara eksistensial jika sebagian besar pilkada dimenangi kandidat independen. [AK]***

Write a comment...
awesome comments!

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Galeri Editorial