header0
Knowledge Resources | Strategic Solutions

Gerakan Buruh dan Posisi Negara dalam Politik Perburuhan Tahun 1950-an

“Gerakan buruh di Eropa telah mengajarkan kepada kita bahwa inisiatif untuk menggulirkan langkah-langkah perbaikan kondisi sosial kelas pekerja tidak terletak pada negara atau pihak majikan, tetapi oleh kelas pekerja itu sendiri. Hal yang sama juga berlaku di negeri ini” (Laporan tandingan Kusumo Utoyo, Thamrin, dan Suroso; diambil dari buku John Ingleson, Buruh, Serikat, dan Politik Indonesia pada 1920an-1930an, diterjemahkan oleh Andi Achdian [Tangerang Selatan: Marjin Kiri, 2015]

Judul buku     : Politik Perburuhan era Demokrasi Liberal 1950-an

Penulis           : Jafar Suryomenggolo

Penerbit         : Marjin Kiri

Tahun terbit  : 2015

Tebal buku    : 178 halaman

Gerakan BuruhDinamika politik perburuhan termasuk gerakan buruh di dalamnya selalu menarik untuk dipelajari lebih mendalam. Dalam konteks Indonesia pasca-Reformasi, gerakan buruh tetap menunjukkan eksistensi setelah lebih dari 30 tahun dibungkam dan didepolitisasi rezim Orde Ba(r)u Soeharto. Beragam tantangan dan hambatan pun menyertai gerakan buruh yang kini juga berada dalam gempuran pasar tenaga kerja fleksibel yang kian mencengkeram. Para pemerhati gerakan buruh, termasuk kaum buruh sendiri[1], mengajukan berbagai analisis dan melakukan banyak studi tidak terkecuali dari sisi sejarah. Penelusuran sejarah politik perburuhan serta gerakan buruh pun menjadi hal menarik sekaligus penting, khususnya untuk melihat sejauh mana perkembangan dan perubahan telah terjadi dalam politik perburuhan dan gerakan buruh. Gerakan buruh memang selalu bergeliat dari waktu ke waktu.

Sejarah panjang politik perburuhan dan gerakan buruh Indonesia yang merentang sejak masa kolonial memberi banyak ruang menarik untuk ditelusuri. Salah satu periode sejarah perburuhan yang penting untuk diperhatikan adalah masa demokrasi liberal tahun 1950-an. Melalui buku berjudul Politik Perburuhan era Demokrasi Liberal 1950an, Jafar Suryomenggolo mengungkap sejarah politik perburuhan era Demokrasi Liberal tahun 1950-an dengan sangat baik. Dalam buku itu, Suryomenggolo memaparkan beberapa temuan penting mengenai politik perburuhan tahun 1950-an yang keberadaannya masih relevan untuk menganalisis situasi politik perburuhan saat ini. Ditulis sistematis dengan gaya bahasa yang sederhana membuat buku ini dapat dengan mudah dipahami oleh pembaca yang awam dengan tema perburuhan sekalipun.

Larangan Mogok dan Keterlibatan Militer dalam Politik Perburuhan

Periode tahun 1950-an yang ditandai oleh maraknya aksi mogok berbagai serikat buruh memicu upaya negara untuk mengatur mekanisme penyelesaian perselisihan perburuhan masa itu. Sebagaimana diilustrasikan dalam buku ini, mekanisme penyelesaian perselisihan perburuhan tersebut mulai dipikirkan usai pemogokan terbesar pada 1948 di pabrik kapas dan karung di Delanggu (hal. 28-32). Suryomenggolo menguraikan kronologis aksi mogok itu dengan cukup detail. Pemogokan tersebut kemudian diselesaikan dengan mengupayakan tiga hal, yakni bemiddeling atau penyelesaian dengan perantaraan diikuti sidang perundingan antara buruh dan majikan, serta adanya “akta persetudjuan” berisi catatan jalannya perundingan (hal. 31). Setelah itu, pemerintah mulai membangun sistem penyelesaian perselisihan perburuhan yang utamanya ditujukan untuk mengatasi pemogokan dan PHK massal dengan membentuk kantor urusan perselisihan perburuhan di Kementerian Perburuhan saat itu. [2] Selain itu, disusun sejumlah aturan hukum, seperti Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1951 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan yang kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (hal. 54-57).

Walaupun demikian, beberapa serikat buruh masa itu, terutama Serikat Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI), menilai aturan-aturan hukum tersebut tidak dapat sepenuhnya menjamin perlindungan buruh, seperti terlihat pada kasus “pemogokan liar” di Pabrik Gula Tjepiring pada 1956 (hal. 50-54). Selain itu, keterlibatan militer dalam politik perburuhan juga tampak sangat kuat. Sebagaimana diuraikan buku ini, keterlibatan militer dalam politik perburuhan terlihat jelas dalam larangan pemogokan yang dikeluarkan oleh beberapa petinggi militer di daerah. Pada masa itu, militer di tingkat daerah turut menjadi bagian dalam mengatur dan mengontrol gerakan buruh, seperti Gubernur Militer Djakarta Raya, Gubernur Militer Djawa Barat, Panglima Tentara dan Teritorium IV Divisi Diponegoro, dan Komandan Tentara dan Teritorium I Sumatera Utara (hal. 33). Militer menganggap mogok sebagai masalah “keamanan” dan bukan masalah keadilan yang diperjuangkan oleh kaum buruh (hal. 43). Banyak perusahaan dinyatakan sebagai perusahaan vital yang kemudian dikuasai pihak militer (hal. 34). Terkait dengan itu, semasa Kabinet Djuanda, dikeluarkan langkah politik bersama antara pemerintah dan militer berupa “Pernyataan Bersama Menteri Pertahanan selaku Penguasa Militer dan Menteri Perburuhan” pada 10 Oktober 1957 (hal. 61). Tanpa bermaksud anakronistik, keterlibatan militer dalam politik perburuhan masih terasa dan berlanjut hingga kini. Pada 2012, misalnya, Forum Investor Bekasi berkoordinasi dengan Komando Resort Militer Bekasi untuk “mengamankan” aksi buruh di Bekasi. Bahkan, pihak militer juga turun tangan mencegah mogok kerja buruh Perusahaan Listrik Negara (PLN) pada 2013.[3]

Tuntutan Gerakan Buruh Masa Demokrasi Liberal Tahun 1950-an

Adanya kesenjangan antara yang diatur dalam hukum dengan praktik di lapangan menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan negara harus terus-menerus diperjuangkan oleh gerakan buruh. Dalam kaitan itu, ada dua perjuangan dan tuntutan utama dalam gerakan buruh era Demokrasi Liberal tahun 1950-an. Pertama, gerakan menuntut pemberian Tunjangan Hari Raya (THR). Tuntutan itu muncul berbarengan dengan tuntutan kenaikan upah. Dalam hal itu, SOBSI berada di garda terdepan dalam memperjuangkan THR sebagai hak kaum buruh. Gerakan buruh pun kemudian berhasil menjadikan THR sebagai salah satu hak kaum buruh (hal. 111). Namun, di masa Orde Ba(r)u, THR tidak lagi menjadi hak buruh dan berubah menjadi sebuah bentuk “perhatian pemerintah” serta digunakan sebagai senjata untuk meredam gejolak perlawanan buruh (hal. 120). Uraian mengenai perjuangan menuntut pemberian THR itu diuraikan cukup detail dalam Bab 4 buku ini.

Kedua, gerakan perjuangan kesetaraan buruh perempuan. Tingginya jumlah buruh perempuan yang dianggap cenderung patuh dan tidak suka protes, meski diupah murah, memunculkan tuntutan akan kesetaraan dan perlakuan yang adil di tempat kerja. Pada tahun 1950-an, setidaknya ada dua persoalan utama yang diperjuangkan buruh perempuan, yakni kesenjangan upah dan kesehatan reproduksi (hal. 73). Setidaknya ada dua masalah dalam hal kesenjangan upah. Pertama, upah buruh perempuan lebih rendah daripada buruh laki-laki karena tidak dianggap sebagai pencari nafkah utama. Kedua, penghargaan kerja yang berbeda karena adanya anggapan bahwa sifat pekerjaan perempuan berbeda dengan sifat pekerjaan laki-laki (hal. 73-78). Sementara itu, dalam hal kesehatan reproduksi, persoalan yang kerap muncul adalah upah selama cuti hamil. Para pengusaha atau majikan menganggap tidak semua buruh perempuan bisa memperoleh upah selama cuti hamil. Di sisi lain, serikat buruh berpendirian bahwa cuti hamil harus diberikan kepada semua buruh perempuan tanpa pengecualian (hal. 87).

Ada beberapa “gerakan” yang dilakukan buruh perempuan dalam perjuangan kesetaraan di tempat kerja. Pertama, menuliskan masalah ketidakadilan di tempat kerja, misalnya, seperti yang ditulis Siti Bestari dari Serikat Buruh Kereta Api (SBKA) di majalah organisasi pada 1947 (hal. 68). Kedua, menempuh dua jalan perjuangan, yakni jalur hukum melalui Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D ) dan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) serta jalur gerakan buruh bersama Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) yang juga memperjuangkan upah yang sama bagi buruh perempuan (hal. 79). Ketiga, membentuk Barisan Buruh Wanita (BBW) di bawah koordinasi Partai Buruh Indonesia (PBI)— berdiri sejak akhir 1945—yang kerap mengadakan pelatihan kader di beberapa daerah (hal. 68).

Negara dan Politik Serikat Buruh era Demokrasi Liberal Tahun 1950-an

Ciri utama dinamika politik perburuhan era Demokrasi Liberal tahun 1950-an tak bisa dilepaskan dari ketegangan interaksi antara buruh dan negara. Namun demikian, negara kerap menunjukkan keberpihakan pada kaum buruh. Dalam hal perjuangan buruh perempuan, misalnya, Menteri Perburuhan Iskandar Tedjasukmana membentuk “Panitia Sosial Buruh Wanita” pada 1951 (hal. 64). Panitia itu diberi tugas antara lain membentuk sejumlah badan yang mendukung dan menolong kehidupan perempuan, seperti klinik bersalin, tempat penitipan bayi dan anak-anak, serta asrama buruh perempuan. Sayangnya, data mengenai keberlanjutan atau keberhasilan program-program kepanitiaan itu tidak bisa diperoleh. Dalam bagian pendahuluan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948 tentang Kerdja (UUK) secara eksplisit disebutkan bahwa perlindungan hukum diberikan bagi buruh perempuan (hal. 69). Pasal 13 UU itu juga mengatur pemberlakuan kerja malam bagi perempuan serta hak-hak reproduksi buruh perempuan seperti hak cuti haid, hak cuti hamil, hak cuti keguguran (hal. 70).

Di sisi lain, politik perburuhan masa Demokrasi Liberal diwarnai oleh eratnya hubungan “politis” antara gerakan buruh dan partai politik. Hubungan tersebut tak dapat disangkal dipengaruhi oleh kondisi masa revolusi kemerdekaan. Saat itu, tepatnya pada 1946-1947, PBI di bawah kepemimpinan Sjamsu Harja-Udaja menggiring serikat buruh ke dalam politik praktis (hal. 11). Pembentukan SOBSI—yang kemudian menjadi serikat buruh terbesar[4]—pada 1946 juga merupakan bagian dari langkah politik untuk memengaruhi kekuasaan. Pada era tahun 1950-an, hubungan erat antara serikat buruh dan partai politik banyak ditemukan di berbagai negara Asia dan Afrika (hal. 12). Di Indonesia, hubungan yang terkenal adalah antara SOBSI dan Partai Komunis Indonesia (PKI).[5] Meski buruh terlibat dalam politik, namun tidak selalu berupa keterlibatan dalam politik praktis (hal. 10).

Tentang dinamika politik serikat buruh tahun 1950-an, Suryomenggolo secara khusus mengangkat perseteruan antara Serikat Buruh Kereta Api (SBKA) dengan Persatuan Buruh Kereta Api (PBKA). Kronik perseteruan kedua serikat buruh tersebut diuraikan dalam Bab 5 buku ini. Itu merupakan contoh bahwa semua serikat buruh di Indonesia masa Demokrasi Liberal berafiliasi dengan politik (baca: ideologi) tertentu sebagai konsekuensi dari politik Perang Dingin. Meski sama-sama merupakan serikat buruh perkeretaapian, keduanya berbeda haluan politik. SBKA berhaluan kiri, sedangkan PBKA berhaluan kanan. Sebagaimana diketahui, PBKA masa itu banyak menerima dana dari lembaga donor International Cooperation Admistration (ICA) asal Amerika Serikat, yang saat ini dikenal dengan nama USAID (hal. 150).

Penutup

Data dan narasi yang disajikan buku ini sangat baik dibaca oleh siapa pun yang tertarik dengan kajian (sejarah) politik perburuhan. Saya merekomendasikan buku ini dibaca dan dibahas bersama di kalangan mahasiswa, dosen, akademisi, dan terutama kawan-kawan buruh serta aktivis buruh sendiri.***

* Fathimah Fildzah Izzati, peneliti di Pusat Penelitian Politik LIPI

 

Referensi

Buku

TD, Bambang, dkk. (ed.). Buruh Menuliskan Perlawanannya (Yogyakarta: Lembaga Informasi Perburuhan Sedane [LIPS] dan Tanah Air Beta, 2015).

Ingleson, John. Buruh, Serikat, dan Politik Indonesia pada 1920an-1930an, diterjemahkan oleh Andi Achdian (Tangerang Selatan: Marjin Kiri, 2015).

Izzati, Fathimah Fildzah. Politik Serikat Buruh dan Kaum Precariat: Pengalaman Tangerang dan Karawang (Depok: Departemen Ilmu Politik FISIP UI dan PUSKAPOL FISIP UI, 2014).

Hadiz, Vedi R. Workers and the State in New Order Indonesia (London: Routledge, 1997).

Internet

Militer Menguat, Gerakan Buruh Terancam? (Awas Bahaya Militerisme)”, dalamhttp://www.bantuanhukum.or.id/web/militer-menguat-gerakan-buruh-terancam-awas-bahaya-militerisme/ (diakses tanggal 29 Desember 2015).


[1] Hal ini dapat dilihat pada 2015 dengan terbitnya buku berjudul Buruh Menuliskan Perlawanannya yang ditulis oleh para aktivis serikat buruh dari berbagai daerah di Indonesia.

[2] Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal muncul sejak tahun 1920an-1930an. Lihat John Ingleson, Buruh, Serikat, dan Politik Indonesia pada 1920an-1930an, diterjemahkan oleh Andi Achdian (Tangerang Selatan: Marjin Kiri, 2015), hal. 243-249.

“Militer Menguat, Gerakan Buruh Terancam? (Awas Bahaya Militerisme)”, dalam

http://www.bantuanhukum.or.id/web/militer-menguat-gerakan-buruh-terancam-awas-bahaya-militerisme/ (diakses tanggal 29 Desember 2015).

[4] Menurut sebuah sumber, dari 2.436.925 buruh terorganisasi pada 1958, sebanyak 1.629.848 di antaranya merupakan anggota SOBSI; lihat, Fathimah Fildzah Izzati, Politik Serikat Buruh dan Kaum Precariat: Pengalaman Tangerang dan Karawang (Depok: Departemen Ilmu Politik FISIP UI dan PUSKAPOL FISIP UI, 2014), hal. 47.

[5] Tentang hubungan afiliasi serikat buruh dan partai politik masa Orde Soekarno; lihat, Vedi R Hadiz, Workers and the State in New Order Indonesia (London: Routledge, 1997).

 

 

Write a comment...
awesome comments!
Fathimah Fildzah Izzati

Fathimah Fildzah Izzati adalah peneliti di Pusat Penelitian Politik LIPI, anggota redaksi Indoprogress, dan penulis buku Politik Serikat Buruh dan Kaum Precariat: Pengalaman Tangerang dan Karawang.