header0
Knowledge Resources | Strategic Solutions

Juru Bicara Presiden

PRESIDEN Joko Widodo adalah tokoh yang terbiasa menghadapi sendiri kerumunan wartawan. Dia sudah lama menjadi media-darling yang sudah terbiasa menjaga keakraban dengan para wartawan. Bukan semata-mata karena kesengajaan untuk pencitraan diri, tetapi juga karena kebiasaan yang sudah telah lama dipraktekkan. Namun di sisi lain, seorang presiden idealnya tidak perlu terlalu sering berinteraksi langsung dengan wartawan.  

Dalam konteks inilah, wacana tentang perlunya juru bicara presiden perlu diletakkan. Jika melihat Presiden Jokowi adalah sumber berita yang “baik”, akrab dengan wartawan dan gemar blusukan ke mana-mana, sepertinya dia tidak membutuhkan juru bicara. Dia tidak membutuhkan fungsi perantara. Namun sekali lagi, persoalannya adalah,”perlukah seorang presiden setiap saat bertemu dengan wartawan, melakukan doorstop?” Haruskah seorang presiden menjelaskan sendiri berbagai persoalan  kepada masyakarat? Bukankah urusan presiden sangat banyak dan kompleks? Pada titik ini, saya setuju Presiden Jokowi perlu mengangkat juru-bicara presiden. Persoalannya kemudian, di posisi mana juru-bicara diletakkan dalam fungsi ketatanegaraan, sejauhmana lingkup tugasnya, dan siapa yang layak memerankannya?

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada titik ini. Pertama, harus dihindari tumpang tindih antara menteri-menteri dan juru bicara presiden dalam menjalankan fungsi komunikasi publik. Para menteri sesungguhnya juga juru bicara pemerintah sekaligus juru bicara presiden. Mereka memiliki otoritas untuk berhadapan langsung dengan pers, dengan masyarakat guna menjelaskan keputusan atau rencana-rencana pemerintah. Hal ini bisa dilakukan dengan atau tanpa arahan langsung presiden. Dalam konteks ini, sesungguhnya pemerintah atau presiden telah memiliki juru bicara untuk semua bidang persoalan. Seakan-akan tidak ada yang tersisa lagi persoalan yang perlu dijelaskan sang juru bicara presiden.

Namun jika belajar dari pemerintahan SBY, para menteri sering menonjolkan agenda  pribadi atau agenda partai politik pengusungnya. Alih-alih meringankan beban komunikasi politik presiden SBY, para menteri justru gemar membikin kontroversi sendiri dan menambah beban persoalan dalam kaitan dengan opini publik. Hal ini yang perlu diantisipasi Presiden Jokowi sekaligus menjustifikasi perlunya juru bicara presiden. Dengan interaksi yang lebih intens dengan presiden, diasumsikan juru bicara presiden akan lebih precise dalam menjelaskan sikap, keinginan dan keputusan presiden.

Meskipun demikian, perlu ada pengkhususan tugas juru bicara presiden. Hal-hal apa yang harus mereka sampaikan kepada khalayak, kapan mereka harus berbicara dan sejauh mana mereka harus bicara? Koordinasi dengan para menteri sangat diperlukan, demikian juga dengan pembagian peranan antara juru bicara presiden dengan menteri-menteri sebagai sesama juru bicara. Karena sudah ada menteri-menteri yang sesungguhnya juga menjadi juru bicara pemerintah, presiden tidak membutuhkan terlalu banyak juru bicara.

Kedua, juru bicara presiden harus memenuhi kompeten secara komunikasi dan intelektual. Penting untuk memilih juru bicara presiden yang sudah dikenal masyarakat, berpenampilan diri menarik, terbiasa muncul di ruang publik, mumpuni dalam hal public speaking dan media relations. Namun kompetensi komunikatif harus diimbangi dengan intelektualitas memadahi. Seorang juru bicara presiden memang tidak mungkin menguasai banyak persoalan, namun harus mampu memahami banyak persoalan dalam waktu yang cepat. Di sini dibutuhkan kecerdasan, kerendahhatian dan kerja-keras.    

Menteri Penerangan Harmoko pada eranya sesungguhnya adalah juru bicara presiden yang  mumpuni. Dia selalu “pasang badan” melindungi Presiden Soeharto dari berbagai kontroversi dan kritisisme publik. Namun kemudian muncul olok-olok “Hari-Hari Omong Kosong”: banyak bicara tentang hal-hal yang sesungguhnya tidak dipahami benar sehingga apa ucapan-ucapannya tidak bermakna apa-apa.

Ketiga, selain juru-bicara presiden, yang tidak kalah penting adalah sebuah tim yang merancang dan melaksanakan strategi komunikasi publik presiden. Tim yang selalu menyiapkan apa pun yang hendak ditunjukkan dan disampaikan presiden di depan khalayak. Sebagai contoh, presiden Jokowi suka berpidato tanpa teks. Namun pidato tanpa teks selalu beresiko salah-omong atau silat lidah. Pidato dengan teks memang terkesan monoton dan menjemukan, tetapi lebih menjamin kepastian dan kelengkapan. Persoalan lain, Presiden Jokowi telah berpidato dalam bahasa Inggris di forum internasional. Berpidato dalam bahasa Inggris tentu bukan urusan yang mudah, apalagi jika tanpa teks. Berpidato dalam bahasa sendiri juga perlu dipertimbangkan guna menegaskan identitas kebangsaan serta untuk menjamin kelayakan berbicara.

Singkat kata, perlu ada sebuah tim yang membuat assessment dan masukan untuk presiden tentang hal-hal di atas, tanpa perlu banyak mengubah karakter dasar presiden dalam berbicara di depan publik. Kapan presiden harus berpidato dengan teks, kapan bisa menyapa hadirin tanpa teks? Kapan presiden berpidato dalam bahasa sendiri atau bahasa Inggris di forum internasional? Hal ini perlu diperhitungkan secara cermat oleh sebuah tim, di mana juru bicara presiden menjadi bagian di dalamnya.

Semestinya tim ini secara formal atau informal sudah dibentuk. Namun sejauh ini belum terlihat kinerjanya dalam menopang penampilan Presiden Jokowi. Presiden Jokowi sedang menghadapi tuntutan publik sekaligus tekanan politik yang jauh lebih besar daripada presiden sebelumnya. Kecermatan dan kesigapan dalam menjalankan strategi media relations dan komunikasi publik menjadi sangat menentukan dalam kondisi tersebut.***

Versi panjang tulisan ini telah dimuat Media Indonesia, 17 Maret 2015

Write a comment...
awesome comments!
Agus Sudibyo

Redaktur Pelaksana Jurnal Prisma, Direktur Eksekutif Matriks Indonesia, Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers (2010-2013). Alumnus Ilmu Komunikasi Fisipol UGM (1998), Magister Filsafat STF Driyarkara (2011). Kandidat Doktor di Program S-3 STF Driyarkara. Menerima Press Freedom Award dari AJI/DRSP-USAID (2007). Menulis buku : Politik Otentik: Manusia dan Kebebasan Dalam Pemikiran Hannah Arendt (2010); Kebebasan Semu, Penjajahan Baru di Jagad Media (2010); Ekonomi Politik Dunia Penyiaran (2004); Politik Media dan Pertarungan Wacana (2000); Citra Bung Karno: Analisis Berita Pers Orde Baru (1999).