header0
Knowledge Resources | Strategic Solutions

Politikus Tunaprinsip dan Rabun Jauh

PADA 14 Juli 1945, Maria Ulfah Santoso, salah satu anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), menghadiri sidang pleno BPUPKI yang membahas laporan Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai Soepomo. Ketika membaca draft UUD itu, Maria Ulfah tidak menemukan hak asasi manusia sebagai hak dasar warga negara. Dia memprotes. Beberapa anggota BPUPKI, seperti Mohammad Hatta dan Muhammad Yamin, mendukung posisi Maria Ulfah yang meminta agar hak asasi manusia yang paling pokok seperti hak untuk berserikat, berkumpul, menggelar rapat, dan menyatakan pendapat, menjadi bagian dalam UUD. Bung Hatta, misalnya, khawatir bila hak-hak mendasar tersebut tidak dihormati, negara akan menjadi terlalu kuat dan rakyat tidak kritis terhadap pemerintah.

Sementara Soepomo yang didukung Soekarno menolak usulan itu dengan argumen bahwa hak asasi manusia berangkat dari paham individualistik dan liberalisme yang identik dengan Barat dan tidak sesuai dengan kultur sosial Indonesia. Bung Karno mengkritik kemerdekaan individu di Barat dalam berserikat, berkumpul, dan berpendapat itu tidak dibarengi dengan kemerdekaan di ranah ekonomi. Dia mencela Declaration of the Rights of Man and of the Citizen, dokumen penting produk dari Revolusi Perancis yang menjadi referensi kelompok Maria Ulfa, yang terlalu memberhalakan hak individu dan menomorduakan masalah keadilan sosial.  Pada akhirnya, sebagai jalan tengah, tidak semua prinsip dalam dokumen Revolusi Perancis diakomodasi. Hanya hak-hak pokok yang diajukan kelompok Maria Ulfa-lah yang dimasukkan ke UUD 1945 pasal 28.

Pada 2 Juni 1959, di Gedung Merdeka, Jalan Asia Afrika Bandung, para anggota Konstituante berdebat secara intens tentang nasib UUD 1945. Dua koalisi besar—poros Islam dan poros Pancasila—memperselisihkan Piagam Jakarta dalam pembahasan UUD baru. Poros Islam yang dikomandoi Masyumi, NU, dan PSII, ingin memasukkan kalimat, “… dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.” Poros Pancasila yang beranggotakan PNI, PKI, Murba, Partindo, dan Partai Katolik menolak tegas proposal tersebut. Mereka berdebat tentang apakah Islam seharusnya menjadi dasar negara. Tiga kali pemungutan suara diselenggarakan gagal karena tidak memenuhi kuorum.

Beberapa dekade berikutnya, pada 2014, tidak lama setelah para wakil rakyat Republik Indonesia dilantik, mereka berdebat soal pemilihan kursi pimpinan dan alat kelengkapan dewan di parlemen. Setelah isu kontroversial tersebut terselesaikan, para politikus melanjutkan debat tentang pilkada langsung versus tidak langsung yang merupakan warisan perdebatan anggota parlemen periode sebelumnya semasa kampanye capres-cawapres. Beberapa minggu terakhir, para politikus berdebat tentang apakah calon Kepala Polri, yang telah dijadikan tersangka tindak pidana korupsi oleh KPK, layak dilantik sebagai Kapolri definitif atau tidak.

Bila kita perhatikan perdebatan antara para wakil rakyat pada masa awal berdirinya Republik Indonesia dengan wakil rakyat masa kini, terlihat perbedaan kualitas yang sangat curam. Perdebatan pada masa itu sarat dengan semangat mengedepankan kepentingan rakyat dan masa depan republik ditopang oleh argumen-argumen yang dibangun dengan kedalaman filsafat, sejarah, dan ideologi. Sekarang, perdebatan-perdebatan publik sekadar bermotif perebutan kekuasaan dengan argumen-argumen serba dangkal dan seadanya tanpa merujuk pada narasi nilai dan keilmuan yang mantap. Keputusan-keputusan besar dikaji berdasarkan kaidah untung-rugi layaknya para pedagang yang tak terlalu peduli apakah harapan rakyat terkhianati. Tidak jarang  kebijakan yang dibuat ketika para wakil rakyat itu rabun jauh tak memperhatikan konsekuensi jangka panjang bagi kemaslahatan negara. Dengan kata lain, wakil rakyat pada masa awal berdirinya Republik Indonesia memandang politik adalah masalah tanggung jawab, sedangkan wakil rakyat masa kini menganggap politik hanya masalah kekuasaan.

Indonesia saat ini kekurangan stok negarawan yang duduk sebagai wakil rakyat, padahal kebutuhan bangsa akan sosok negarawan amat sangat banyak. Kita butuh kapasitas intelektual, kebijaksanaan, dan keluhuran budi pekerti mereka untuk menghadirkan solusi, mengayomi masyarakat, dan menjadi pelita di tengah kegelapan keteladanan saat ini. Salah satu cara untuk mengatasinya adalah dengan mendorong orang-orang yang dinilai memiliki potensi menjadi negarawan, seperti cerdik cendekia, terjun ke dalam dunia politik.

Selama ini kita memberi stigma bahwa politik itu kotor, sehingga orang yang masuk ke dalamnya juga dianggap kotor. Padahal, pada hakikatnya politik itu netral. Politik akan menjadi mulia atau nista tergantung orang yang bermain di dalamnya. Karena itu, para cerdik cendekia harus berani dan sudah saatnya menyingsingkan lengan baju sebagaimana kaum brahmana turun gunung membantu Ken Arok memperbaiki keadaan Negeri Tumapel. Kita jangan menyerahkan masa depan Indonesia ditulis oleh para politikus yang tunaprinsip dan rabun jauh!***

Write a comment...
awesome comments!
Muhammad Ghufron Mustaqim

Muhammad Ghufron Mustaqim yang lahir di Sleman, Yogyakarta, 15 Mei 1991, adalah pendiri, ketua umum, dan Direktur Eksekutif Forum for Indonesia (2011-sekarang), sebuah organisasi yang bercita-cita mendorong dan mendukung gotong royong antarsektor dalam inovasi sosial demi kemajuan Indonesia. Selain pernah bekerja sebagai konsultan manajemen di McKinsey & Company (2014), dia juga memiliki pengalaman di bidang industri minyak dan gas bumi serta energi untuk beberapa topik strategis maupun operasional.‎ Alumnus Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada itu banyak menulis tentang filsafat, sejarah, kebudayaan, kebijakan publik, manajemen, dan kepemimpinan, yang dapat diakses pada blog www.ghufromustaqim.com. Saat ini, Ghufron juga mengasuh Anak Panah Institute, sebuah lembaga independen bagi alumnus Mu'allimin Muhammadiyah, Yogyakarta, yang berusaha menghimpun dan menyiarkan pemikiran para alumni tentang tema-tema kemanusiaan, kebangsaan, keislaman, dan kemuhammadiyahan.