header0
Knowledge Resources | Strategic Solutions

Rakyat yang Tak Berdaya

DEMOKRASI itu menarik karena menawarkan keegaliteran. Dalam politik, demokrasi menjanjikan tidak adanya konsentrasi kekuasaan kepada sekelompok elit. Masyarakat, apapun status sosial dan ekonomi mereka, memiliki hak politik yang setara. Karena itu, demokrasi sering disebut pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Berkat tawaran dan janji demokrasi yang elok itu, hampir semua negara di dunia saat ini mengadopsi sistem demokrasi atau setidaknya ingin diasosiasikan sebagai negara demokrasi. Korea Utara yang terkenal otoritarianpun menamakan diri Republik Demokratik Rakyat Korea.

Namun, dalam praktik di Indonesia—yang tentu juga dialami negara-negara lain—kendati secara prinsip setiap orang berhak sama untuk berpartisipasi dalam kontestasi perebutan kekuasaan legislatif dan eksekutif, baik pada aras nasional maupun lokal, kesempatan itu tidaklah sama. Yang menentukan seberapa besar kesempatan itu adalah: modal. Dengan modal, calon pemimpin dan wakil rakyat dapat mempromosikan prestasi sepele menjadi seolah besar dan mampu mengantarkannya menjadi populer. Dengan modal, calon dapat menghapus kesalahan serta aib masa lalu dan menggantikannya dengan citra positif. Dengan modal, calon dapat memperkuat basis dukungan dengan membeli suara massa. Karena modal menjadi faktor paling pokok, maka kita dapat menyebut demokrasi kita sebagai, meminjam sebutan yang diperkenalkan Yudi Latief, demokrasi padat modal.

Politics is the gentle art of getting votes from the poor and campaign funds from the rich by promising to protect each from the other,”  demikian ujar Oscar Ameringer. Tepat sekali! Untuk menang dalam kontestasi politik di demokrasi padat modal seseorang harus meyakinkan bahwa dirinya pro-rakyat, berpihak kepada kaum yang lemah. Namun, di balik retorika itu dia harus menggaet dukungan dari pemodal untuk mendanai kampanye manipulatifnya agar berhasil dan mengantarkan kemenangan. Pemodal yang dimaksud bisa merupakan para kapitalis besar ataupun para elite partai yang memiliki akses pada modal sendiri atau modal kapitalis lain. Pemodal tentu akan menagih imbal jasa ketika kandidat yang didukung akhirnya terpilih dan berkuasa. Sudah menjadi naluri pemodal untuk melakukan segalanya karena motif keuntungan, karena pamrih.

Tiga bulan awal masa kepemimpinan Jokowi-JK menunjukkan tarik ulur kepentingan para pemodal itu. Kabinet yang akan dibentuk, yang dijanjikan pada masa kampanye pemilihan presiden dan wakil presiden, adalah kabinet profesional, namun ternyata komposisinya tidak jauh berbeda dari kabinet-kabinet sebelumnya; disesaki para kader partai pendukung. Begitu pula dengan jabatan-jabatan tinggi negara, seperti Jaksa Agung dan anggota Dewan Pertimbangan Presiden, yang sebagian besar berlatar orang partai. Tak lupa isu yang sangat hangat, kandidat tunggal Kapolri yang diajukan presiden adalah titipan dari elite pemegang saham penting saat masa pemilu—seperti disimpulkan oleh Ketua Tim Sembilan.

Berkaitan dengan isu KPK-Polri, publik mendapat kesan jelas betapa tekanan elite kepada Presiden Jokowi sangat dahsyat. Bagaimana tidak? Bila Jokowi memahami respons publik yang berang terhadap pencalonan Kapolri yang sudah menjadi tersangka tindak korupsi itu, tentu dia akan segera membatalkannya sebelum bola menjadi semakin panas. Ketika Polri kemudian berseteru dengan KPK, keberpihakan masyarakat umum serta tokoh publik sudah sangat jelas. Namun, Jokowi tetap ingin main aman.

Dalam demokrasi padat modal di Indonesia, suara masyarakat hanya bermakna sekali dalam lima tahun di balik bilik suara. Setelah itu elite yang memainkan peran tanpa ragu dan malu mengkhianati amanah titipan rakyat. Suara rakyat hanya penting untuk melegitimasi peraihan kekuasaan saja. Setelah kekuasaan diraih, rakyat hanya bisa melongo melihat sepak terjang elite membuat kebijakan yang tak merefleksikan kepentingan umum dan keberpihakan kepada mereka. Masyarakat sulit memberi pengaruh secara efektif setelah para pemimpin dan wakil rakyat terpilih.

Hal tersebut buruk, karena membuat Indonesia tidak menjadi “negara pengurus” seperti yang diidealkan Bung Hatta ketika merumuskan bentuk, filsafat, dan dasar republik dalam pidatonya di Sidang BPUPKI. “Negara pengurus” adalah sebuah konsep pemerintahan yang sepenuhnya bertujuan mengurus kepentingan rakyat—rakyat adalah pertimbangan utama dalam membuat kebijakan dan aspirasi mereka harus secara aktif diserap dan diproses. Apabila kekuasaan hanya dikontrol oleh segelintir elite, kurang lebih seperti kondisi demokrasi Indonesia saat ini, maka ia menjadi “negara kekuasaan” yang dibenci oleh Bung Hatta.

Beberapa pilihan solusi yang dapat dikaji lebih lanjut untuk melepaskan demokrasi Indonesia dari jerat kekuasaan elite dan mengembalikannya kepada rakyat antara lain: Pertama, menyusun dan mengimplementasikan peraturan secara tegas dengan melarang politisi dan pejabat publik lainnya berbisnis. Kedua, membuat dan mengimplementasikan peraturan tegas yang melarang kontribusi finansial korporasi untuk kampanye politik. Ketiga, melibatkan masyarakat umum secara proaktif ketika konsultasi, desain, dan implementasi kebijakan, tidak hanya melibatkan para ahli. Keempat, mengadakan town hall meetings secara rutin bagi politikus dan pejabat publik lainnya untuk menjaring aspirasi akar-rumput dan sebagai mekanisme masyarakat menagih janji dan meminta penjelasan atas berbagai kebijakan. Kelima, membangun sistem penjaringan aspirasi publik untuk menangani dan memberikan solusi bagi setiap keluhan masyarakat tentang berbagai isu pembangunan dan layanan publik—seperti sistem Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (Lapor) Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4)yang bekerjasama dengan sebanyak mungkin lembaga, baik pada aras nasional maupun lokal.

Kita mengadopsi model demokrasi karena janji keegaliteran yang ditawarkannya. Namun, ketika realita ternyata tidak seideal prinsipnya, kita perlu berperan untuk secara terus-menerus memperbaikinya demi mewujudkan Indonesia sebagai “negara pengurus.”***

Write a comment...
awesome comments!
Muhammad Ghufron Mustaqim

Muhammad Ghufron Mustaqim yang lahir di Sleman, Yogyakarta, 15 Mei 1991, adalah pendiri, ketua umum, dan Direktur Eksekutif Forum for Indonesia (2011-sekarang), sebuah organisasi yang bercita-cita mendorong dan mendukung gotong royong antarsektor dalam inovasi sosial demi kemajuan Indonesia. Selain pernah bekerja sebagai konsultan manajemen di McKinsey & Company (2014), dia juga memiliki pengalaman di bidang industri minyak dan gas bumi serta energi untuk beberapa topik strategis maupun operasional.‎ Alumnus Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada itu banyak menulis tentang filsafat, sejarah, kebudayaan, kebijakan publik, manajemen, dan kepemimpinan, yang dapat diakses pada blog www.ghufromustaqim.com. Saat ini, Ghufron juga mengasuh Anak Panah Institute, sebuah lembaga independen bagi alumnus Mu'allimin Muhammadiyah, Yogyakarta, yang berusaha menghimpun dan menyiarkan pemikiran para alumni tentang tema-tema kemanusiaan, kebangsaan, keislaman, dan kemuhammadiyahan.